Laman

Minggu, 04 Desember 2011

Ilmu Adminstrasi Negara, dan Pemerintahan apa bedanya?: sebuah kajian awal


Salah satu pertanyaan yang penting dan terkadang membingungkan untuk dijawab oleh para penggiat studi pemerintahan adalah apa perbedaan antara studi admnistrasi negara dan studi pemerintahan? Pertanyaan ini penting walaupun trend keilmuan sekarang adalah muti disiplin ilmu. Bukan bermaskud memberi “kapling” tetapi hanya meluruskan apa yang sedang terjadi dikaitkan dengan perkembangan studi politik saat ini.

Konteks pembagian kajian atau tatsanomi ilmu dalam ilmu politik tidak lepas dari konyes sejarah dan perubahan paradigm ilmu politik. Setelah revolusi behavioralisme Universitas-universitas di Amerika terpecah menjadi dua aliran. Aliran pertama aliran “kampus tua” yang tetap mempertahankan nama pemerintahan untuk judul kajian politiknya, dan yang kedua aliran “kampus muda” yang percaya diri menamakan politik sebagai ilmu politik dan menjadikannya nama jurusan dan kajiannya. Kampus muda itu kemudian menamakan sebuah studi tentang pelayanan public dengan nama administrasi public yang merupakan bagian dari studi politik (atau studi pemerintahan untuk kampus tua) namun focus kajiannya adalah public service delivery dan kebijakan publik. Di Harvard saat ini jurusan Administrasi negara adalah bagian dari sekolah pemerintahan. Trend ini pul yang coba diadopsi ANU dengan memasukkan public administration sebagai bagian dari sekolah pemerintahan. Dan menariknya dua kampus besar ini tidak mempunyai jurusan pemerintahan dalam arti spesifik sebagai focus kajian.

Di bagian dunia yang lain di Eropa terutama Balanda ilmu pemerintahan pun telah berkembang yang kajiannya mirip dengan public administration dalam tradisi Amerika. Di Indonesia, awalnya studi pemerintahan ditujukan untuk kepentingan penyediaan pegawai negeri atau ambtenar pemerintah Hindia Belanda yang taat azas dan peraturan sebagaimana model birokrasi tradisional weberian. Selanjutnya oleh penjajah balanda kajian pemerintahan yg mirip public administration tadi namun dengan pendektan hukum tata negara, diwarisi oleh Indonesia sebagai negara jajahannya dan jadilah UGM sebagai perintis jurusan pemerintahan pertama di Indonesia.

Namun ada sebuah kesalahpahaman ketika ke dua studi ini diadopsi ke Indonesia sebagai negara jajahan. Yang terjadi di Indonesia terutama di UGM sebagai kampus tertua di Indonesia, studi Pemerintahan yang datang terlebih dahulu, bercorak atau berkiblat ke Eropa, dan dengan pendekatan ilmu hukum. Padahal sebenarnya studi pemerintahan ala universitas Leiden ini sama dengan Ilmu Administrasi negara atau public administration dalam tradisi Amerika. Akibatnya UGM memiliki dua jurusan yang berbeda namun hakikatnya adalah sama. Kesalahpahaman inilah yang kemudian disebarluaskan ke univerisitas-universitas lain di Indonesia oleh alumni UGM.
Setelah kepulangan para alumni Amerika seperti professor Afan gaffar dan Profesor Riswandha Imawan ke jurusan ilmu pemerintahan UGM, barulah kemudian Ilmu Pemerintahan bergeser ke studi politik versi “mazhab lama” Amerika dimana nama jurusan tetap bernama jurusan pemerintahan, namun kajiannya adalah politik dengan pendekatan behavioralisme. Ini mungkin alasan UGM tidak punya jurusan ilmu politik namun jurusan ilmu pemerintahan.

Dikarenakan masih adanya dosen-dosen yang latar belakang ilmu pemerintahan ala Leiden, jurusan ilmu pemerintahan UGM pun tidak lepas dengan dengan kajian pemerinthan dengan pendektan kajian hokum tata negara tersebut. Akibatnya ilmu pemerintahan UGM bersifat “nanggung” antara studi public administration atau studi politik. Sedangkan di FISIP UI yang relative lebih muda, mereka pun mengadopsi pembagian nama jurusan dan keilmuan sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang di Amerika. Dampaknya positifnya adalah jurusan ilmu politik UI tidak memiliki kegamangan identitias seperti jurusan ilmu pemerintahan UGM.

Perkembangan terkahir jurusan Ilmu Pemerintahan UGM telah berganti nama dengan jurusan Politik dan Pemerintahan. Dalam revisi kurikulumnya UGM membagi jurusan politik dan pemerintahan ke tiga bidang kajian minor atau khusus, yakni bidang studi pemerintahan yang focus pada kajian politik dalam ranah negara. Kedua bidang studi irisan negara dan masyarakat atau intermediately, yang mengkaji partai politik dan pemilu. Dan yang ketiga bidang studi yang mengkaji kajian politik dalam ranah private yang seperti pemikiran politik, masyarakat sipil, teori politik dan sebagainya. Tampaknya ini adalah sebuah jalan tengah dianatara akademisi jurusan pemerintahan UGM antara yang pro behavioralisme dan pro pendekatan new-state atau new institutionalisme.
Jurusan Administrasi negara UGM pun telah merubah namanya secara radikal, dari jurusan ilmu Administrasi Negara ke jurusan manajemen dan kebijakan public. Pergeseran paradigma dari government ke governance dan public administration ke New Public management sebgai trend baru studi administrasi negara tampaknya telah mempengaruhi banyak perubahan penamamaan jurusan Administrasi negara ke jurusan manajemen dan kebijakan public.

Akhirnya dapat disimpulan bahwa dalam tradisi eropa terutama Belanda awalnya ilmu pemerintahan adalah sama dengan apa yang dikaji di Amerika dengan studi administrasi negara. Di Amerika studi administrasi negara adalah bagain dari studi ilmu politik atau bagian dari studi pemerintahan untuk kampus yang tua yang enggan mengganti nama jurusan pemerintahan ke jurusan ilmu politik, dan hal ini juga tampaknya berlaku lazimnya di dunia termasuk di Australia.
Berikutnya akan dibahas bagaiamana perubahan paradigma dari government ke governance dalam studi pemerintahan

Canberra 4 Desember 2011
Budi Kurniawan

Tidak ada komentar: