Laman

Kamis, 14 Februari 2008

PKS pluralis? (catatan Muskernas Bali)

Oleh : Budi Kurniawan
dosen fisip Unila
Perubahan atau pergeseran ideologi dalam diri sebuah partai politik adalah yang wajar. dan hal ini terjadi di PKS. Mengikuti jejakpartai seideologi refah di turki, PKS pun belajar dari kegagalan FIS di Aljazahir dan Hammas di Palestina.
Namun yang jadi masalah jika kita melihat PKS secara historis. Pada awal berdirinya PK (nama lama PKS) mengklaim dirinya adalah partai dakwah. suara yang besar bukanlah tujuan utama. Yang penting adalah adanya amal ma'ruf nahi munkar dalam setiap kebijakan di Parlemen dan pemerintah tentunya.
Namun sekarang PKS tampaknya mulai beralih dari orientasi dakwah ke orintasi kekuasaan murni. Banyak kasus yang bisa menjelaskan Tessis ini.
Pertama: PKS sangat mudah sekali berkoalisi dengan partai dari ideologi apapun termasuk yang mereka jelek-jelekan dalam kampanye 2004: masih ingat slogan membela wong licik bukan wong cilik. koalisi PDI-p dan PKS jelas suatu hal yang sangat hampir tidak mungkin diawal berdirinya. namun sekarang banyak Pilkada yang menmpatkan mereka berteman dekat.
Kedua, PKS dalam daftar calon legislatif mempunyai strategi mengangkat tokoh yang ditokohkan dan terkenal walaupun bukan kaderdi daerah mereka yang gak punya kader. Namun setalah si Calon menang ia akan segera di recall diganti dengan anggota DPRD baru yang benar kader-kader PKS namun tidak terkenal. Data ini dapat dilihat dari direcallnya anggoata dewan PKS di DPRD Way Kanan Lampung, ataupun DPRD Kabupaten Bangka.
Muskernas Bali kemaren yang menegaskan Pluralisme PKS sebenarnya bisa kita lebih pertanyakan? Pertanyaan pertama, apakah benar PKS meyakini Pancasila sebagai ideologi negara ditengah pengaruh ideologi Ikhwanul Muslimin yang menghendaki syariat dan negara Islam yang berujung pada terbentuknya khilafah Isalmiah.
Pertanyaan kedua, apakah ini hanya strategi PKS untuk memanfaatkan demokrasi yang kemudian justru membunuhnya ketika mereka berkuasa.
Pertanyaan ketiga, apakah kepedulian terhadap bangsa merupakan lips service semata untuk meraih kekuasaan, padahal yang sesungguhnya adalah menempatkan isu islam simbolik diatas bangunan bangsa itu sendiri.
Tessis saya, PKS hanya beralih dan bergeser ke arah pluralis untuk kekuasaan dan akhirnya larut dalam kekuasaan itu sendiri dan konsekunsinya meninggalkan ideologi dakwah sebagai ideologi dasar dan berdirinyanya, ditinggalkan kader yang puritan.Itu adalah pola sejarah yang pernah terjadi di refah, masyumi, PPP dan banyak partai Islamn atau di HMI sekarang. Bersiaplah dengan PKSdengan pola sejarag yang tidak jauh berbeda dengan pendahulunya. Sejarah akan membuktikan!!! wallahu'alam

Selasa, 12 Februari 2008

Demokrasi untuk Indonesia


Demokrasi untuk Indonesia?

Oleh: I Wibowo
Perdebatan tentang transisi ke demokrasi antara Syamsudin Haris, Sony Keraf, dan Fadjroel Rachman (Kompas, 29/9) amat menarik. Namun, saya ingin mempersoalkan lebih dulu apakah demokrasi saat ini merupakan pilihan yang masuk akal dan rasional. Daripada capai-capai bicara tentang demokrasi, padahal demokrasi tidak akan membawa kita ke pintu gerbang kemakmuran, bukankah itu sama dengan buang energi percuma?
Saya cenderung mempertanyakan validitas teori bahwa demokrasi adalah penyelamat atas segala kebobrokan di Indonesia saat ini.
BERBAGAI studi yang dijalankan banyak ahli menunjukkan, meski demokrasi itu sesuatu hal yang pantas dicita-citakan, ternyata demokrasi malah menghasilkan banyak masalah, bahkan masalah baru yang tidak akan ada seandainya tidak dipraktikkan demokrasi.
Mari dimulai dengan pendapat pertama yang diajukan Robert Kaplan dalam buku The Coming Anarchy (2000). Kaplan mengamati apa yang terjadi di Benua Afrika. Dalam observasinya, demokrasi telah gagal menyelamatkan Afrika. Bukan perpolitikan yang rasional yang muncul di benua itu, tetapi pertarungan antarsuku dan antaragama.
Masalahnya, demokrasi mengandaikan partai politik yang menjadi interest aggregation. Di Afrika, hal itu tidak terjadi. Partai politik ternyata hanya berbasis agama atau kesukuan, dan pertarungan antarpartai menjadi pertarungan antarsuku dan agama. Ketika dilaksanakan pemilu, yang terjadi medan pertempuran berlumur darah dan bukan arena perebutan kekuasaan yang rasional.
Kaplan terang-terangan mengatakan, demokrasi tak akan berjalan di negara yang sedang berkembang, yang mempunyai partai politik berbasis suku atau agama. Kedua hal itu tak mungkin diakomodasi dalam sistem demokrasi yang pada dasarnya adalah sistem yang didasarkan atas toleransi. "Hari ini kalah, tidak apa-apa. Lain kesempatan, berjuang lagi." Ikatan primordial (suku dan agama) tidak mungkin mengatakan hal itu.
MANCUR Olson tidak secara langsung bicara tentang demokrasi. Tesisnya mulai dari menjawab pertanyaan, mengapa setelah pemerintahan yang buruk, kemakmuran tidak kunjung datang? Judul bukunya Power and Prosperity (2000). Olson menunjukkan pada fakta adanya apa yang disebut roving bandits dan stationary bandits. Bandit sama jahatnya, tetapi antara dua macam bandit yang disebutkan itu ada perbedaan mencolok.
Bandit yang mengembara adalah bandit-bandit yang biasa kita baca dalam buku-buku sejarah. Mereka datang secara bergerombol ke sebuah desa, lalu menjarah habis desa itu. Sangat mungkin bukan hanya harta benda yang dijarah, juga manusia, terutama kaum wanita. Bandit ini akan meneruskan perjalanannya dan meneruskan penjarahan ke desa lain. Demikian seterusnya.
Bandit yang kedua tidak mengembara, tetapi menetap di satu tempat. Karena tahu bahwa ia harus di tempat itu dalam jangka waktu panjang, mereka sengaja tidak mau menjarah habis harta dari orang-orang yang ada di situ. Dibiarkan mereka berusaha, bahkan dilindungi usahanya. Namun, mereka harus secara teratur menyetor kepada para bandit itu. Bandit-bandit ini tidak sebuas bandit yang mengembara.
Bila tesis Olson ini benar, sebenarnya demokrasi tidak mempunyai masa depan untuk negara yang baru saja keluar dari kediktatoran. Olson mencontohkan Uni Soviet. Begitu negara itu keluar dari kediktatoran dan memeluk sistem demokrasi, keadaannya malah menuju kepada kekacauan. Meski mengumumkan demokrasi, bukan demokrasi yang bertahta di sana, tetapi para bandit. Ini berkaitan erat dengan sistem demokrasi yang mengizinkan pergantian pemimpin maupun legislator (anggota DPR). Karena tahu mereka akan dijatuhkan dalam pemilu, pemimpin dan legislator yang dipilih secara demokratis berkelakuan seperti roving bandits. Mumpung masih berkuasa, menguras kekayaan negara sampai habis, tanpa menyisakan.
Sama-sama negara yang keluar dari sistem komunisme, Cina ada dalam kondisi yang jauh lebih menguntungkan. Cina masih ada di bawah kendali Partai Komunis Cina, yang mungkin sekali diejek sebagai otoriter, tetapi mereka berkelakuan sebagai stationary bandits yang tidak menjarah habis kekayaan negara. Demokrasi masih jauh, tidak sempat menghasilkan roving bandits, dan Cina secara relatif mengalami sebuah stabilitas yang tidak dinikmati Rusia.
AMY Chua dalam buku World on Fire (2003) semakin menambah rumit masalah demokrasi. Dia sebenarnya tidak bicara tentang demokrasi, tetapi tentang warga negara minoritas. Mengapa kelompok minoritas etnis Cina di Indonesia, misalnya, mengalami perlakuan diskriminatif, bahkan penganiayaan, juga ketika Indonesia sudah masuk ke alam demokrasi? Chua berpendapat, hal ini disebabkan oleh ramuan yang salah antara dua obat kuat.
Demokrasi memang bentuk perpolitikan yang ideal untuk dipeluk. Namun, kelompok minoritas akan mengalami kesulitan saat demokrasi dicampur sistem ekonomi pasar bebas. Kelompok minoritas yang dominan di bidang ekonomi menikmati keuntungan besar karena diterapkannya sistem ekonomi pasar, yang membiarkan orang kuat berkompetisi dan mengalahkan yang lemah. Ketidakadilan ini "dibalas" kelompok mayoritas pribumi dengan memakai sistem demokrasi yang didasarkan atas sistem voting.
Observasi Chua tidak hanya tak terbatas di Indonesia saja, tetapi di beberapa tempat di Asia dan Afrika.
Kelompok minoritas yang dominan di bidang ekonomi pasti akan dijadikan bulan-bulanan kelompok mayoritas pribumi dalam sistem demokrasi. Dengan kata lain, demokrasi tidak akan dapat menyelamatkan kelompok etnis minoritas yang dominan secara ekonomis. Atau, demokrasi tidak selalu merupakan jalan terbaik untuk menghentikan konflik etnis, bila tidak malah memperparah.
Ekonomi pasar bebas tingkat dunia juga tidak menolong tumbuhnya demokrasi. Sering didengung-dengungkan, perdagangan bebas akan mendorong munculnya demokrasi. Ini argumen yang dikemukakan Presiden Clinton saat ia memutuskan untuk memberikan status Most Favoured Nation kepada Cina. Akan tetapi, studi-studi mutakhir menunjukkan, perdagangan bebas berakibat negatif bagi demokrasi.
Noreena Hertz dalam Silent Takeover (2001) menjelaskan, perusahaan multinasional (MNC) hanya mempunyai satu kepentingan, keuntungan global. Bagi mereka tidak penting apakah sebuah rezim itu demokratis, otoriter, atau komunis. Rezim yang demokratis adalah mangsa paling empuk bagi perusahaan multinasional.
Di negara-negara maju (Eropa Barat, Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang) kiat-kiat yang dipakai perusahaan multinasional itu benar-benar menggerogoti demokrasi sampai ke akar-akarnya sedemikian rupa sehingga demokrasi akhirnya mati. Para politisi memang dipilih rakyat, tetapi begitu terpilih, politisi tidak peduli lagi dengan konstituennya. Para politisi malah sibuk menjadi pelayan bos-bos perusahaan multinasional. Apa pun yang mereka minta dikabulkan: pengurangan pajak perusahaan, pengendalian serikat buruh, dan pemberian aneka fasilitas impor maupun ekspor.
Kebijakan-kebijakan ini (industrial policy) jelas tak menguntungkan, tetapi merugikan para pemilih. Kemiskinan, kerusakan lingkungan, pemutusan hubungan kerja, dan hancurnya pendidikan, harus ditanggung para pemilih, dan pemilih tidak berdaya menghadapi "pengkhianatan" ini.
Kata Hertz, perusahaan-perusahaan multinasional yang berdaulat, bukan rakyat atau warga negara. Mereka membiarkan proses demokrasi memilih pemimpin. Begitu pemimpin terpilih mereka dengan mudah menaklukkan para politisi- presiden, perdana menteri, ketua parlemen, anggota parlemen-dengan iming-iming uang dalam jumlah yang menggiurkan. Kolusi antara penguasa dan pengusaha (korupsi global) akhirnya menelikung dan mematikan demokrasi.
Memang "dari rakyat", tetapi tidak "untuk rakyat", apalagi "oleh rakyat". Demokrasi pada zaman globalisasi hanya berarti sebuah metode pemilihan pemimpin lewat voting, tidak ada hubungannya dengan kedaulatan rakyat atau warga negara.
APAKAH Indonesia berbeda dari negara-negara lain yang menjadi kajian para ahli itu? Apakah Indonesia unik sehingga demokrasi dapat tumbuh kendati berbagai faktor yang telah disebutkan di atas? Untuk melompat mengatakan "ya", kiranya sulit sekali. Fakta empiris selama lima tahun terakhir ini, sejak Indonesia mengumumkan memasuki era demokratisasi, mendukung teori-teori itu, bahkan mengonfirmasikannya. Korupsi, perang suku, perang agama, perang etnis, perusakan lingkungan, kemiskinan, semuanya dapat dituduhkan sebagai akibat dipakainya sistem demokrasi. Demokrasi justru dianggap sebagai biang keladi kekacauan.
I Wibowo Ketua Centre for Chinese Studies, Jakarta
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0310/08/opini/597451.htm

Minggu, 10 Februari 2008

Sriwijaya FC dan Syahrial Usman

Ada yang menarik dalam final liga Indonesia yang dimenangkan Sriwijaya FC atas PSMS Medan 3-1, 10 Februari 2008, yaitu seorang Sayhrial usman gubernur SUM SEL ditengah-tengah para pemain Sriwijaya FC. Sebagai politisi Syahrial Usman mampu bersimbiosis saling menguntungkan dengan sepak bola melalui klub wong Palembang tersebut. double winner sriwijaya tentu saja membawa pengaruh positif bagi kiprah politik Syahrial Usman dalam pilkada mendatang.

cerita tentang simbiosis klub sepak bola dan poltisi adalah sebuah fenomena yang banyak terjadi di belahan dunia. di eropa siapa yang tidak kenal dengan AC Milan klub yang dimiliki oleh Mantan PM Italia Silvio Berlusconi. Berlusconi mampu menduduki kursi PM tak lepas dari kiprah AC MILAn yang menujuarai Eropa dan Italia. selain italia, kita juga bisa mengambil contoh dengan Nelson Mandela di Afrika Selatan. Chavez di Venezulela dan Morales di Bolivia. kesemua kepala negara tersebut sangat konsen akan sepakbola dan perkembangan tim nasional mereka.

bahkan mantan pesepakbola Liberia George Weah sempat mengikuti pemilu dan mendapat suara terbesar di putara pertama sampai akhirnya dikalahkan di putaran kedua.

bagaimana dengan Indonesia? dari Soekarno hingga SBY mungkin gak yang jadi gibol sejati dan peduli terhadap perkembangan tim nas. kalau bersenandung mungkin benar, bahkan SBY adalah seorang pencipta lagu handal. Mungkin hanya wapres Yusuf Kalla yang benar-benar gibol. ia adalah pendukung dan sempat mengurusi PSM makassar.

Sepakbola adalah garapan yang kurang diperhatikan politisi kita.padahal punya potensi yang besar untuk membangun citra ketimbang menyanyi dan bersendung. Sepakbola tidak hanya olahraga rakkyat tetapi juga sudah mendarah daging di hati rakyat Indonesia.

Begitulah pemimpin kita. bukan mendukung malah menjegal. Lihat ancaman emosional menpora Adhiaksa Dault untuk membubarkan Liga Indonesia. "Politisi sih!, mana tau dia sepak bola"